Mencari Figur Gubernur DKI

Pasangan Cagub DKI, Alex Noerdin dan Nono Sampono

(JAKARTA, BinaPersatuan) - DKI Jakarta akan menggelar hajatan akbar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih seorang Gubernur yang bertugas memimpin dan memenej Ibukota yang memiliki sederet kompleksitas permasalahan. Pilkada DKI yang akan dilakukan pada 11 Juli 2012 diprediksi bakal berjalan menarik dan tentu saja sengit.  Pasalnya, selain merupakan ajang pemanasan mesin-mesin politik menjelang pemilihan umum 2014 nanti, Pilkada DKI kali ini juga diikuti oleh nama-nama 'besar' Cagub-Cawagub yang diajukan oleh partai-partai politik untuk bertarung dalam pilkada DKI.

Sebut saja nama-nama pasangan calon yang siap maju bertarung yaitu pasangan Alex Noerdin-Nono Sampurno, Joko Widodo (Jokowi)-Budi Purnama (Ahok), Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli, Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini, serta dua calon dari jalur independen seperti Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji-Riza Patria. Dengan semakin banyak calon yang maju, maka Pilkada DKI jelas akan menawarkan sesuatu yang meriah dan kompetitif. Masyarakat DKI pun memiliki banyak pilihan.

Banyaknya calon dengan nama-nama besar tersebut juga menjadi indikasi bahwa Pilkada DKI kali ini sangat dimungkinkan akan berjalan dua putaran. Sebab sangat sulit mendapat suara mutlak dari satu putaran saja. Yang juga menarik adalah kandidat incumbent memiliki peluang untuk dikalahkan. Ini juga menjadi taruhan atas kredibilitas KPU sendiri untuk tetap independen dengan pendekatan fair play. KPU harus realistis dengan tidak sekadar menyelenggarakan pemilu saja.

Pilkada DKI Jakarta adalah wadah bagi sekitar 7,5 juta warga untuk memilih figur pemimpin yang diharapkan mampu membawa Ibukota menjadi kota metropolitan lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat, sehingga mampu sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Sebab selama ini Jakarta masih sangat terkesan kumuh dengan sejumlah jalan utama rusak, kemacetan yang parah serta genangan air yang sering terjadi jika hujan deras turun, dan fasilitas transportasi yang belum memadai. Karena itu, figur calon gubernur harus memiliki tiga kriteria penting. Pertama, orang yang betul-betul paham kompleksitas persoalan Jakarta, dengan cara melihat yang benar. Artinya, dia punya wawasan tentang masalah metropolitan, tahu mana letak akar persoalan dan menemukan solusi yang tepat.

Kedua, harus memiliki gaya kepemimpinan yang trengginas dan problem solver (mampu memecahkan masalah). Bukan pemimpin dengan gaya birokrat yang rutin sering rapat dan selalu minta tanggung jawab bawahan serta senang marah-marah. Tapi, ia harus merepresentasikan orang yang memang pantas jadi pemimpin kota metropolitan. Gaya kepemimpinannya juga harus keras dan tegas.

Ketiga, figur yang memiliki integritas pribadi dan bisa dipercaya, ini terkait dengan godaan-godaan yang besar sekali sebagai pejabat publik termasuk tekanan dari partai politik. Dia harus bisa menyampingkan kepentingan pribadinya. Karena, uang negara yang akan dikelola, dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sangat besar sekali.

Misalnya, untuk tahun 2012, besarnya APBD DKI mencapai Rp 36,2 triliun. Jadi, kalau terpilih menjadi gubernur, tinggal mematangkan konsep, dan membuat terobosan bagaimana supaya Jakarta ini bisa berubah, dan mewujudkan menjadi metropolitan yang mencakup sekitarnya (Jabodetabek).

Pemimpin yang layak untuk DKI Jakarta juga harus cerdas pandai melihat persoalan sekaligus menjadi pendengar yang baik. Calon gubernur harus mempunyai keinginan kuat untuk mengatasi sumber masalah setelah mendengar masukan dari masyarakat. Jangan seperti seorang pengamat yang hanya bisa menjawab pertanyaan sesaat, tapi tidak mampu merealisasikan rekomendasi untuk pemecahan jalan keluar terbaik.

Sebagai seorang problem solver, gubernur harus lebih banyak turun ke tengah masyarakat dan berbaur untuk memahami persoalan yang ada. Dia juga harus mampu mendelegasikan kewenangan terbatas ke dinas, wali kota, camat, dan lurah. Namun dia tidak lupa memantau lapangan misalnya, melihat langsung kondisi jalan rusak, infrastruktur penting yang perlu dikoordinasikan antarlintas sektoral, agar supaya prasarana dan sarana di lapangan tetap aman dan nyaman bagi warga Ibukota.

Calon gubernur juga harus menguasai semua peraturan dengan baik, agar bisa membedakan mana kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur. Jadi, jangan hanya mengeluh.

Jadi Gubernur DKI harus kreatif dan inovatif. Ada hasil karya terobosan yang signifikan misalnya, mengatasi kemacetan Ibukota yang sekarang makin parah, perlu dibuatkan perencanaan dan action plan yang jelas ke depan. Jangan hanya melempar masalah sambil menyembunyikan kelemahannya sendiri. (dw)