Home » , » Sumsel Pertama Tuntaskan E-KTP, DKI Tak Jelas

Sumsel Pertama Tuntaskan E-KTP, DKI Tak Jelas

Written By forum on Minggu, 22 April 2012 | 21.11


MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan siap mundur jika program KTP elektronik gagal. Gamawan bersedia mundur jika e-KTP tidak sesuai target yakni 31 Desember 2012. "Saya ini lelaki. Sekali katakan mundur, ya mundur. Saya bukan banci," kata Gamawan.

Namun kalangan dewan justru berpendapat lain. Mereka memprediksi e-KTP tidak akan selesai tahun ini. Salah satunya, Anggota Komisi II DPR Mestyarini Habie dari Fraksi Partai Gerindra. "Untuk target 197 kabupaten/kota saja masih di bawah 50 persen dan mau dikelarkan pada April. Sementara target dari pelaksanaan e-KTP 300 kabupaten/kota untuk 105 juta warga.  Yang 2011 saja masih di bawah 50 persen," katanya.

Sementara itu, Abdul Malik anggota komisi II dari Fraksi PKB juga menyansikan sebab ada beberapa daerah yang pelaksanaan alatnya belum beres. Misalnya, kata Abdul, di kota Bima. Sampai saat ini, katanya, program e KTP di sana sekali belum dilaksanakan. Sementara alat dan pemasangannya terlambat.

Selain itu, kata Abdul, daerah seperti di Indramayu pada bulan Oktober 2011 hanya mampu menyelesaikan 38 persen dan ada 12 mesin yang rusak. "Malang harusnya menjadi contoh dan pilot. Di Malang orang-orang berbondong namun per Desember hanya 13 sampai 14 persen. Jauh dari target padahal kota Malang kota besar dan masyarakat lebih dewasa. Setelah dicek di pengadaan, ternyata September baru masuk  sehingga pelaksaan e-KTP jadi masalah, sampai di mana kesiapan konsorsium," kata dia.

Senin 16 April 2012 lalu Mendagri memberikan apresiasi tinggi terhadap 15 Kabupaten Kota di Sumatera Selatan yang telah menuntaskan perekaman e-KTP secara keseluruhan. Sumatera Selatan tercatat sebagai Provinsi pertama yang menyelesaikan perekaman e-KTP.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, prestasi tersebut sebagai yang pertama dari 197 Kabupaten kota di 33 Provinsi. "Ini kerja luar biasa mampu selesaikan dalam tiga bulan saja," kata Mendagri Gamawan Fauzi.

Selain Sumatera Selatan, ada empat provinsi lain yang diberi tenggat hingga April untuk menyelesaikan proses perekaman e-KTP. Sayangnya dari empat provinsi itu baru Provinsi Bangka Belitung yang mendekati tuntas 100 persen. Sementara 28 provinsi lain masuk program 2012.

Proyek e-KTP disebut mendagri sebagai proyek besar, pasalnya tidak kurang dari Rp58 triliun dikucurkan pemerintah pusat untuk melakukan persiapan, pembelian peralatan serta honor petugas.

Gamawan mengaku malu hukumnya bila proyek nasional ini tidak dapat diselesaikan. "Dua hari lalu saya cek sudah 60 Juta yang sudah direkam," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin memastikan di Sumsel terdapat 4,5 dari 8,4 juta penduduk yang wajib mengikuti program e-KTP. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, proses perekam di kantor kecamatan sudah dimulai sejak Oktober lalu.

"Meski perekam sudah tuntas, dimintakan petugas untuk tetap siap sedia lakukan perekam bagi program regular. Jangan cepat puas diri, pekerjaan melayani masyarakat harus tetap menjadi prioritas," jelas Alex Noerdin.

DKI meleset 
Kementerian Dalam Negeri memperpanjang waktu peminjaman perangkat KTP elektronik (e-KTP) hingga Oktober 2012. Sedianya penyelesaian e-KTP ditargetkan rampung pada April ini. Perpanjangan waktu diberikan untuk mengakomodir wajib KTP yang hingga kini belum terdata. Kemendagri merilis, pada akhir Maret perekaman e-KTP di Jakarta baru mencapai 5,4 juta jiwa atau 72 persen, dari 7,4 juta jiwa wajib KTP di Jakarta.

Perpanjangan waktu ini adalah kali kedua diberikan. Sebenarnya program e-KTP di Jakarta telah bergulir sejak pertengahan tahun lalu, namun karena belum seluruhnya mengurus diperpanjang hingga akhir April 2012.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Purba Hutapea, mengatakan permintaan diajukan karena hingga 22 Desember 2011, warga yang terdatar e-KTP baru mencapai 63,99 persen. "Permintaan perpanjangan hingga April 2012 dikabulkan," kata Purba di Jakarta.

Berdasarkan data, hingga 22 Desember, warga yang sudah terdata mencapai 4.779.813 atau 63,99 persen dari 7.472.259 warga wajib KTP. Rinciannya di Jakarta Barat sebanyak 1.790.729 warga, 1.319.978 warga di Jakarta Timur, 1.053.332 warga di Jakarta Selatan, 761.002 warga di Jakarta Utara, 553.064 warga di Jakarta Barat, dan di Kepulauan Seribu mencapai 12.708 warga.

Sumber: politikana.com
Share this article :

Posting Komentar